Analisis Website E-Government Provinsi Riau untuk Menunjang Kualitas Informasi Publik pada Era Otonomi Daerah

Analisis Website E-Government Provinsi Riau untuk Menunjang Kualitas Informasi Publik pada Era Otonomi Daerah

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau sumatera bagian tengah dengan ibukota Pekanbaru. Secara geografis Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau. Kondisi Riau berada pada kawasan dataran rendah memiliki hasil bumi seperti tambang dan minyak bumi yang mampu menghasilkan 365.827 barrel per hari, hasil perkebunan kelapa sawit terbesar nomor dua di Indonesia dengan 9,3 ton setiap tahunnya, serta merupakan salah satu Provinsi  dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai (BPS 2013). Sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang Gubernur dan memiliki 12 daerah Kabupaten/ Kota yang masing-masing memiliki struktur organisasi ekskutif dan legislatif. Sejak berlakunya otonomi dareah Provinsi Riau semakin berkembang dari waktu kewaktu disegala aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pembangunan, perkebunan dan pemerintahan.

Seiring berkembangnya waktu capaian aspek yang dimiliki oleh Riau serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat hingga ke wilayah-wilayah pelosok nusantara. Hal ini mampu memberikan informasi kepada publik secara menyeluruh baik secara fakta maupun opini, teknologi tersebut adalah website. Teknologi ini pertama kali muncul sebagai media penyampaian infomasi secara teks, namun dengan perkembangan zaman website mampu mengalami metamorfosa menjadi multimedia, berkembang sesuai dengan fungsi masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, komesrsil maupun pemerintahan. Teknologi website pada suatu bidang tertentu memiliki istilah atau nama sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita mengarah kepada kaitan antara provinsi Riau dengan Pemerintahan maka istilah yang digunakan pada teknologi ini adalah E-Government atau Elektronik Pemerintahan.

E-Government  merupakan  upaya pendayagunaan  ICT  (information, communication,  and  technology)  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  cost-effective pemerintahan  (Nurhadryani  2009). Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dicatat dengan memanfaatkan teknologi ICT untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan kebutuhannya melalui teknologi website dapat dikatakan sebagai E-Government. Pembangunan situs web bagi pemerintah daerah di Indonesia merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang isinya menggalakkan pemanfaatan teknologi informasi (internet) dalam menunjang aktivitas pemerintahannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menuju terwujudnya E-Government di Indonesia (Karim 2010). Di Indonesia khususnya provinsi Riau mulai menerapkan E-Government setelah Inpres tersebut dikeluarkan hingga sekarang terus menerus melakukan pembenahan. Seiring dengan itu, permasalahan yang timbul adalah sejauh mana kualitas, efesiensi, interaksi, traffic, performance serta masih banyak hal lain yang belum teruji dan mendapat sebuah pertimbangan baik dari pengguna maupun penyedia/ Pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara mudah dan efisien.

Untuk pengukuran sebuah website pemerintahan diperlukan dua aspek penting sebagai sarana penunjang kualitas informasi buplik guna mencapai tujuan pada era otonomi daerah. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan responden atau pengguna serta beberapa aplikasi yang sudah sering digunakan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Jika dilihat dengan seksama dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Yudhita Ichsani dan Diana pada tahun 2012, penilaian yang melibatkan responden adalah usabillity dan dengan metode webqual 4.0 serta penelitian yang dilakukan oleh Inne Larasati tahun 2012 dengan menggunakan web measure index yang terdiri atas Web Presence, Interaction, Transaction dan Participation. Penilaian dari sisi tools atau aplikasi dilakukan oleh Yudhita Ichsani dan Kusdiantoro tahun 2012 untuk menilai dari sisi Accessibility dengan  standar  Web  Content Accessibility  Guidelines (WCAG)  2.0 menggunakan tool Achecker. Selain itu pada tahun yang sama dari sisi Performance dan Traffic dilakukan penelitian oleh Kusdiantoro, Risca Afrianti dan Anggita Lambang Vidiantoro dengan menggunakan fasilitas dari website alexa.com dan gtmetrix.com.

Dari berbagai penelitian diatas secara umum dapat memberikan sebuah kesimpulan yang bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan berbagai macam kekurangan-kekurangan guna mencapai sebuah tujuan sesuai yang dicanangkan pemerintah. Akibat dari banyaknya kekurangan pada website sebuah pemerintahan dapat menyebabkan berbagai masalah kecil diantaranya adalah kurangnya pengunjung website, keterbatasan informasi, serta akses yang dinilai tidak sewajarnya untuk setingkat website pemerintah. Selain itu masalah yang lebih krusial adalah lembaga pemerintah yang memiliki portal informasi tidak menggunakan domain resmi dari pemerintah bahkan beberapa dinas tidak memiliki website sebagai penyalur informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 /Per/M.Kominfo/9/2006. Oleh sebab itu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan terkait permasalahan website E-Government untuk menilai sejauh mana tingkat penerapan dan penyaluran informasi kepada publik terwujud dengan baik.

Website E-Government sebagaimana telah disebutkan diatas terdiri atas website Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas dan Lembaga-lembaga dibawah naungan Pemerintah Provinsi atau Lembaga Negara. Pada penelitian ini akan menganalisis dan mengevaluasi 45 website E-Government pemerintah Provinsi Riau yang terdiri atas website Pemerintah Provinsi Riau, 12 kabupaten di Riau dan lembaga/ Dinas dibawah naungan Pemerintah Provinsi Riau dan Lembaga Negara. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan sebuah terobosan dan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya terkait permasalahan-permasalahan Usabillity, Web Presence, Interaction, Transaction, Participation, Accessibility, Performance dan Traffic untuk mendukung kualitas informasi kepada publik pada era otonomi daerah.

Sumber Gambar

Leave a Reply

Close Menu